Berita dan Wawasan

Berikut adalah insight dari Emerson Yuntho (Managing Partner Satu Visi Law Office) yang disampaikan pada Talk Show "Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat dalam Kasus Korupsi" pada Sabtu, 6 Desember 2025.  

 

1. Memahami Paradigma Penegakan Hukum Modern

Titik rawan utama dalam pengambilan keputusan bisnis strategis di BUMN/D saat ini bukan sekadar pada kerugian finansial yang muncul. Aparat penegak hukum lebih fokus pada pelanggaran prasyarat Business Judgment Rule (BJR) yang mengindikasikan adanya niat jahat (mens rea) atau penyimpangan serius dalam prosedur. Keputusan yang berisiko tinggi namun dilakukan dengan prosedur yang benar seharusnya diklasifikasikan sebagai kerugian bisnis murni (pure business loss), bukan tindak pidana.

 

2. Identifikasi Empat Titik Rawan (Vulnerability Points)

Emerson Yuntho mengidentifikasi empat pilar yang sering menjadi pintu masuk jeratan hukum:

  • Illegality: Keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan, AD/ART, atau regulasi internal.
  • Conflict of Interest: Adanya kepentingan pribadi atau upaya menguntungkan pihak lain di luar kepentingan korporasi.
  • Fraud: Kecurangan atau penipuan yang dilakukan dengan niat jahat secara sengaja.
  • Gross Negligence (Ketidakhati-hatian): Mengabaikan hasil analisis risiko atau due diligence dari pihak ketiga yang sudah menyatakan adanya risiko tinggi.

 

3. Area Risiko Tinggi: Pengadaan dan Investasi

Manajemen harus memberikan perhatian ekstra pada dua area utama:

  • Pengadaan Barang dan Jasa: Terutama yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung karena sangat rawan manipulasi prosedur dan gratifikasi.
  • Investasi dan Akuisisi: Keputusan yang melibatkan dana besar wajib melalui due diligence yang mendalam dan mematuhi prosedur persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris.

 

4. "Dokumentasi Sempurna" sebagai Benteng Pertahanan

Mitigasi risiko hukum yang paling krusial adalah penyusunan dokumentasi yang sempurna sebagai bukti pemenuhan prinsip BJR. Dokumentasi ini harus mencakup:

  • Analisis risiko yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
  • Bukti bahwa semua informasi material telah dikumpulkan melalui due diligence yang memadai.
  • Catatan rasionalitas yang jelas mengapa sebuah saran ahli diterima atau ditolak.

 

5. Rekomendasi Aksi: Berani tetapi Terukur

Untuk menciptakan iklim risk-taking yang aman, Direksi BUMN/D harus memastikan integritas proses (menepis illegality), objektivitas keputusan (menepis benturan kepentingan), dan basis rasional (menepis kelalaian ekstrem). Kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati karena pelanggaran aturan formal hampir selalu meniadakan perlindungan BJR.