Layanan

Good Corporate Governance

Layanan konsultasi dan compliance yang membantu perusahaan menyusun dan menerapkan tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran). Pendampingan keputusan bisnis melalui penerapan Prinsip Business Judgment Rule. 

Antikorupsi & Kepatuhan

Pemberian nasihat hukum, audit kepatuhan, dan pendampingan terkait pencegahan dan penindakan kasus korupsi, pencucian uang, dan fraud. Mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan potensi risiko korupsi dalam operasional klien.

Perdata – Pidana

Representasi hukum di pengadilan untuk kasus-kasus sengketa keperdataan (kontrak, wanprestasi, PMH) dan kasus pidana umum/khusus.

Hukum Ketenagakerjaaan

Pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHK, upah, serikat).

Hukum Keluarga

Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, harta gono-gini, pengasuhan anak, dan warisan.

Hukum Perbankan

Layanan hukum terkait transaksi perbankan, restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit macet, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK/Bank Indonesia.

Hukum Pertanahan

Pendampingan dalam sengketa kepemilikan tanah, proses pembebasan lahan, pengurusan sertifikat, serta audit hukum properti (legal due diligence).

Perizinan

Bantuan hukum dalam pengurusan izin usaha, izin investasi, izin sektor tertentu (misalnya, Minerba, Konstruksi), dan pendampingan feasibility study terkait izin.

Alternatif Penyelesesaian Sengketa di luar Pengadilan

Fasilitasi proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).Bantuan hukum dalam pengurusan izin usaha, izin investasi, izin sektor tertentu (misalnya, Minerba, Konstruksi), dan pendampingan feasibility study terkait izin.

Perlindungan Konsumen

Pendampingan hukum dan litigasi terkait sengketa konsumen, product liability, tuntutan ganti rugi, serta kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan sektoral terkait.Bantuan hukum dalam pengurusan izin usaha, izin investasi, izin sektor tertentu (misalnya, Minerba, Konstruksi), dan pendampingan feasibility study terkait izin.